TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, media sosial sewajarnya menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi bahkan berdebat untuk menguatkan demokrasi. Tapi, kata Singgih, bila medsos hanya sebatas saling kritik tanpa data atau menjatuhkan pihak lain, bisa merusak persatuan dan kesatuan. Apalagi, selama ini persatuan dan kesatuan ditopang oleh empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.  Hal itu Singgih saat sosialisasi 'Empat Pilar Kebangsaan' di depan seratusan warga Klaten, di Klaten.

“Media sosial atau medsos, secara aktif digunakan untuk meneror negara. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa bisa buyar. Ini bisa kita lihat di Suriah, Libya, Mesir, bahkan Pemilu di Amerika Serikat yang membelah persatuan rakyat Amerika,” kata Singgih Januratmoko dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Dalam kesempatan itu, ia menakankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena, melalui persatuan dan kesatuan adalah modal untuk membangun Indonesia.  "Bila rakyat negeri ini sudah tak bisa rukun dan kompak, lalu tak bisa bekerja sama dengan baik, NKRI hanya jadi sejarah,” ujar Singgih.  Ia mengingatkan, pada 17 Agustus yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi pengingat untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan. Menurutnya, sebelum 17 Agustus, bangsa ini mengalami 350 tahun penjajahan baik dari Belanda maupun bangsa-bangsa Eropa lainnya.  “Mereka mengangkat senjata, lalu berubah menjadi gerakan politik,” imbuhnya. 

Kesadaran, pengalaman, penghayatan dan keberanian para pendiri bangsa itulah, menurut Singgih, kemudian tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. “Bila ditanya bagaimana persatuan dan kesatuan dijaga, tentu setiap warga negara Indonesia apapun agama dan suku bangsanya haruslah menjadi individu yang Pancasilais,” ujar Singgih. Meskipun dicetuskan oleh Bung Karno, Singgih berpendapat Pancasila merupakan kompromi antara intelektual-intelektual Islam dan nasionalis, mereka terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa. “Dengan Pancasila pada akhirnya semua orang bebas menjalankan ibadah dan meyakini agamanya,” jelasnya. Namun, ia mengingatkan, bahwa Empat Pilar Kebangsaan juga tak bebas dari gangguan. Menurutnya, kecanggihan teknologi berupa ponsel, membuat segala bentuk ideologi membanjiri pikiran individu.

“Taka ada lagi kontrol informasi, hal yang baik dan yang buruk bercampur menjadi satu berupa informasi dalam ponsel,” terangnya. Untuk itu, ia meminta untuk menjaga 'Empat Pilar Kebangsaan' pendidikan dalam keluarga sangat penting. “Orangtua memegang peranan penting. Mereka bisa berkolaborasi dengan pemuka agama dan para guru di sekolah membangun karakter kepada generasi muda. Mengedukasi dan memahamkan para orangtua menjadi gerakan yang penting,” pungkasnya.

sumber : TRIBUNNEWS

Diskusi Anggota DPR RI Singgih Januratmoko dengan Ketum DPP LDII KH Chriswanto Santoso,

sumber foto : LINES

Persoalan minyak goreng belum sepenuhnya selesai. Banyak keluarga di Indonesia mengeluhkan minyak goreng mahal dan langka. Hal itu menjadi perhatian DPP LDII dan politisi DPR, yang meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama.   Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi, “Tapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?,” Ungkapnya.

Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen, “Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi,” ujarnya. Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng.

Singgih meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan, “Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen,” kata Singgih.

Menurut Singgih, pengusaha pasti ingin laba besar. Apalagi harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, tentu ini menggiurkan pengusaha, “Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri,” ujarnya.

DUKUNGAN PENGAWASAN

“Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Jakarta (14/3).

Ia mengatakan bila produksi minyak goreng telah mencukupi, artinya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Agar, pasokan untuk dalam negeri tercukupi, “Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting, “Karena lama-kelamaan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar, memberanikan diri menyimpan yang sebenarnya juga sedikit. Tapi kalau masyarakat yang menyimpan jutaan tentu minyak goreng yang tersimpan juga otomatis jadi banyak,” ujar KH Chriswanto.

Ia berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik, “Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” katanya. Ia mengimbau masyarakat harus sabar dan pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.

Perhelatan Haul Ki Ageng Gribig yang dihelat di Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah pada Jumat (16/9/2022), memutar ekonomi di kecamatan tersebut. Pada puncak acara, menurut keterangan Camat Jatinom, Wahyuni Sri Rahayu, 4 ton kue apem dibagikan kepada warga.

"Alhamdulillah, setelah dua tahun terhenti karena Covid-19 acara ini berhasil dilaksanakan. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan pemerintah menangani wabah," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).

Airlangga yang juga merupakan keturunan Ki Ageng Gribig mengatakan, Ki Ageng mengajarkan umat Islam berdakwah dengan inovatif dan damai. Pada zamannya, Ki Ageng menggunakan apem untuk menarik minat warga Jatinom dan sekitarnya untuk belajar Islam.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan rasa syukurnya Ya Qowiyyu dilaksanakan kembali. Menurutnya, perhelatan akbar tersebut merupakan doa bagi rakyat Indonesia, agar bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera, terhindar dari petaka.

"Ya Qowiyyu merupakan doa agar bangsa ini diberi kekuatan, dan bangkit lebih kuat," ungkap Ganjar.

Sementara itu, anggota DPR RI Singgih Januratmoko yang juga politis Golkar mengatakan, Haul Ki Ageng Gribig dengan puncaknya acara Ya Qowiyyu, membawa dampak ekonomi dan sosial yang positif.

"Acara setahun sekali ini, memutar ekonomi masyarakat. Ada tradisi pulang kampung yang melibatkan ratusan ribu perantau," ujar Singgih.

Ia memperkirakan sekitar 100.000-an warga Jatinom dan kecamatan di sekitarnya berkumpul di kota kecamatan itu dalam dua hari.

Mereka rata-rata menghabiskan Rp50.000 per hari untuk membayar parkir sepeda motor, membeli makanan dan minuman, "Dan tentu saja kue apem yang dijajakan warga," ujarnya. Sebungkus kue apem dihargai Rp10.000 dan warga membeli tak hanya sebungkus.

Perputaran uang bisa mencapai Rp5 miliar dalam penyelenggaraan dua hari tersebut. Singgih berharap, tradisi Ya Qowiyyu terus dipelihara, "Silaturahim yang dilaksanakan warga tersebut, menciptakan kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan bangsa. Itu menjadi modal dalam membangun bangsa," imbuhnya. Ikatan sosial tersebut, tambah Singgih, menciptakan jaring pengaman, ketika masyarakat menghadapi krisis ekonomi bahkan krisis sosial, di tengah ekonomi dunia yang lesu.

sumber : REPLUBIKA
Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Fakhruddin

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Singgih Januratmoko berharap, pemerintah segera turun tangan mengatasi harga ayam hidup yang terus anjlok sejak Agustus 2022. Sebab, di beberapa tempat, harga ayam sudah merosot di bawah harga pokok produksi (HPP) selama 2 bulan terakhir. "Kita sebagai organisasi ikut merasakan apa yang dialami peternak," kata dia melalui pernyataan tertulis, Jumat (9/9/2022).

Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Pinsar Indonesia? Singgih melihat hukum pasar masih menjadi penentu utama harga ayam sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah agar harga yang diterima peternak lebih masuk akal. Setidaknya bisa di atas HPP. Untuk diketahui, harga ayam broiler sempat menyentuh angka Rp 15.000 per kilogram di tingkat peternak daerah Jawa. Harga segitu jauh di bawah ongkos produksi sebesar Rp 21.000 per kilogram. Ia kembali berharap agar pemerintah tidak membiarkan kondisi yang merugikan peternak ini terus berlarut. Perlu langkah strategis dan cepat. "Salah satunya dengan menyeimbangkan supply dan demand doc (ayam berusia muda/day old chicken)," usulnya.

Sebelumnya, sejumlah peternak menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (7/9/2022), sebagai bentuk protes terhadap buruknya harga jual harga ayam hidup pada akhir-akhir ini yang jatuh jauh di bawah HPP. Padahal, pemerintah sudah membuat kebijakan yang pro peternak sepanjang tahun 2021 hingga Maret tahun ini. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) sempat menyeimbangkan pasokan ayam dengan harapan agar harga ayam membaik dan stabil. Hasilnya, pengurangan pasokan yang signifikan di hulu melalui Cutting Hatching Egg (HE) dan afkir dini Parent Stock (PS), jumlah final stok ayam dapat berkurang drastis dan berhasil menstabilkan harga ayam di tingkat peternak dengan baik. Sejauh ini, cutting HE dinilai sebagai instrumen yang paling efektif dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan serta dapat memperbaiki harga ayam hidup. Sementara, ongkos produksi kian sulit ditekan. Ditambah lagi, saat ini harga BBM naik yang tentunya semakin membebani ongkos produksi dan biaya logistik. Tekanan lainnya adalah harga bahan baku pakan masih cukup mahal. Karena lebih dari 70 persen nilai komponen pakan masih impor.

SUMBER:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Ayam Hidup Semakin Anjlok, Ini Usul Peternak ke Pemerintah",

Klik untuk baca: 
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Akhdi Martin Pratama