sumber foto : istimewa

Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko bersama Kementrian BUMN menggelar kegiatan “Sosialisasi Peran Kemitraan UMKM BUMN Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” bertempat di Hotel Grand Cokro Klaten, Jateng, Minggu (20/11/2022).

“Kita berterima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah men-support kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mendorong peran kemitraan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Singgih dalam pembukaan acara.

Kader Partai Golkar dari jateng V mengungkapkan “Kita jangan malu terlahir sebagai orang miskin atau ekonomi yang biasa saja, yang terpenting kita punya semangat untuk terus berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi yang kita punya. UMKM harus maju, harus berkembang,”

kegiatan sosialisasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama antara Komisi VI DPR dan BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

 “Apresiasi patut kita sampaikan kepada  PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Berbagai manfaat yang diperoleh untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional ungkap Singgih

PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan Manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen

 “Dengan adanya tol distribusi barang yang semakin lebih mudah dan cepat, pertumbuhan sektor pariwisata juga akan meningkat, serta UMKM akan menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian” Pungkas Singgih mengakhiri kegiatan tersebut.

Singgih Januratmoko, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah 5 bersama DPD Golkar Kabupaten Boyolali menghelat pertunjukan wayang orang berjudul Gatot Kaca Wisudo menampilkan Dalang Ki Joko Winarno. Acara berlangsung di halaman Kantor Golkar Boyolali pada Sabtu (12/11).

“Pertunjukan ini terselenggara berkat dukungan Pak Singgih Januratmoko, semoga beliau terpilih kembali di tahun 2024 menjadi wakil rakyat untuk kedua kalinya,” ujar Ketua DPD Golkar Boyolali. Ia mengatakan, acara perhelatan wayang tersebut dirangkaikan dengan bantuan sosial berupa minyak goreng kepada warga. Fuadi berharap, Golkar di wilayahnya mampu menambah kursi di DPRD Boyolali.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Golkar Singgih Januratmoko menyampaikan dalam sambutannya “mendukung DPD Golkar di wilayah soloraya agar semakin berkembang serta kursinya bertambah, dan terutama dapat memenangkan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI,” ungkap Singgih.

Singgih mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat Boyolali diharapkan dapat membantu masyarakat. Ia turut berbangga, roda ekonomi di Boyolali sudah berangsur pulih.

Menurutnya, ia telah menyampaikan amanah sebagai anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, “Solo Raya merupakan wilayah berbasis ekonomi kreatif, serta anak muda kreatif.  Kami akan terus  bekerja sama dengan perbankan BUMN untuk menyalurkan kredit usaha” pungkasnya.

sumber foto : istimewa

Jakarta (25/10). Kondisi usaha perunggasan yang tidak menentu, membuat peternak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh impor indukan ayam atau Grand Parents Stock (GPS) yang tidak terukur dan hanya dikuasai dua perusahaan raksasa.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko, "Pemerintah harus mengatur kuota impor GPS sehingga tidak over supply," tegasnya. Kelebihan suplai GPS tersebut menimbulkan efek berantai, yakni over supply ayam hidup di pasar-pasar tradisional dan anjloknya harga ayam potong.

Akibatnya, harga ayam di pasaran jatuh sekitar Rp14.000 per kilogram, sementara Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat peternak rakyat mencapai Rp19.500-Rp20.500 per kilogramnya, "Kerugian ini terus menerus terjadi dan makin parah dalam tiga bulan terakhir. Kini peternak rakyat jumlahnya hanya sekitar 10 persen. Bisnis peternakan ayam, kini didominasi perusahaan-perusahaan bermodal kuat," tutur Singgih.

Peternak rakyat yang merugi tersebut, akhirnya tutup usaha dan berimbas kepada 13 juta pekerja yang terkait peternakan di tingkat masyarakat kebanyakan, "Oleh karena itu PINSAR berharap supaya kuota impor GPS 2023 tidak lebih dari 650.000 ekor dan lebih merata, serta tidak berpusat pada dua perusahaan integrator," ungkapnya.

Singgih berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Badan pangan nasional dan Kementerian Perdagangan menerapkan sistem neraca komoditas, sehingga perhitungan lebih valid lagi terhadap kebutuhan bibit ayam (DOC), "Dalam neraca komoditas kuota DOC ditentukan oleh beberapa kementerian dan dikoordinir oleh Kemenko Perekonoman. Untuk itu, ia meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turun tangan," harap Singgih.

Menurutnya, selama ini Kemenko Perekonomian selalu membela peternak kecil yang tergolong UMKM, "Tentunya tidak rela bila usaha perunggasan hanya dikuasai oleh beberapa integrator besar saja," kata Singgih yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Singgih mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian, agar kuota untuk dua perusahaan perunggasan raksasa, tidak lebih dari 50 persen, "Maksimal 20 persen untuk tiap perusahaan seperti pada komoditas yang lain," kata Singgih. Penerapan quota 20 persen terbukti mampu melindungi pebisnis UMKM dari kebangkrutan.

Senada dengan yang dikatakan Ketua Umum Pinsar, Ketua Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) Noufal Hadi, mengatakan dengan adanya penguasaan kuota GPS oleh dua perusahaan perunggasan raksasa, telah menimbulkan monopoli, "Ini jadi pertanyaan peternak rakyat, apakah pemerintah mendukung monopoli atau karena kesalahan dalam sistem saja," keluh Noufal.

Dengan memberikan kuota 66 persen impor GPS hanya terhadap dua perusahaan raksasa, menurut Noufal mengacaukan sistem perunggasan nasional, "Buntutnya peternak rakyat bangkrut dan mematikan lapangan kerja," tutur Noufal.

Noufal meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab masalah kuota impor GPS. Ia pun meminta sistem neraca komoditas juga diterapkan pada sektor perunggasan, sehingga tidak terjadi monopoli atau kartel bisnis perunggasan, yang selama ini dikuasai oleh dua perusahaan saja, "Saya rasa Menko Perekonomian harus turun langsung dalam mengatasi carut marut impor GPS," tegasnya.

dokumentasi : istimewa

Singgih Januratmoko, Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko lewat pernyataannya, Sabtu (22/10/2022) menyampaikan "Sejak zaman pergerakan nasional pada awal abad ke-20, revolusi fisik, bahkan mempertahankan kemerdekaan pada 1945. Para santri tidak henti mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan merelakan nyawanya demi bangsa dan NKRI,"
Menurut Singgih Januratmoko, bangsa dan negara ini punya utang moral kepada para santri, sehingga sangat tepat kalau Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, mengangkat tema "Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan".
Singgih menyatakan tema Hari Santri tahun 2022 yang diangkat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, "Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan", sangat relevan.
"Tema tersebut merupakan prinsip dalam agama, apalagi Indonesia yang majemuk. Maka seluruh rakyat Indonesia termasuk para santri harus menjaga martabat kemanusiaan, melindungi minoritas," imbuhnya.
sudah saatnya, santri tidak hanya berkutat dengan ilmu agama, tapi juga sebagai profesional yang selalu mencari solusi atas segala permasalahan bangsa.
Menurut Singgih dengan kecerdasan intelektual dan spiritual, para santri adalah modal pembangunan Indonesia hari ini dan masa depan.
"Generasi hari ini, yang ditempa di pondok-pondok pesantren, mereka memiliki kecerdasan sekaligus kesalehan sosial, bakal mewarnai Indonesia Emas 2045," Singgih memaparkan.
Untuk itu, sudah saatnya para santri mengikuti jejak para pahlawan itu.
Mereka tidak hanya piawai dan ahli dalam ilmu agama saja, tapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
"Tugas santri memang menjaga keberlangsungan agama, sementara agama memiliki tujuan utama untuk memuliakan manusia, bukan untuk merendahkan martabat kemanusiaan. Tentu para santri intelektual juga memegang prinsip tersebut," pungkasnya.

“Rendahnya harga ayam potong di tingkat konsumen mengakibatkan peternak ayam UMKM gulung tikar, karena biaya yang diperlukan untuk produksi lebih tinggi dibanding harga pasar. Pemerintah perlu kembali turun tangan,” ujar Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko.
Singgih menyebut harga ayam hidup di Jawa Timur Rp13.500 per kg. Sementara Jawa Tengah Rp14.500 per kg, Jawa Barat Rp15.500 dan Banten serta Jabodetabek Rp15.000 per kg, “Penyebabnya karena over supply produksi bibit ayam atau DOC," ungkap Singgih.
Menurutnya, berdasarkan pengamatan PINSAR, kebutuhan dan produksi DOC per minggu pada bukan Oktober mencapai 69.966.236 ekor. Sementara kebutuhan mingguannya hanya 50 juta sampai 55 juta ekor. “Kami meminta pemerintah turun tangan mengendalikan dan menjaga kestabilan supply demand,” tegas Singgih.
PINSAR, menurut Singgih mengajukan usulan pembatasan impor Grand Parent Stock (GPS) broiler pada tahun 2023, agar tidak lebih dari 650.000 ekor, “Kebijakan ini sudah dilaksanakan pada 2022, persentase penetapan kuota Impor GPS broiler disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing perusahaan pembibit. Serta pembagiannya merata tidak didominasi hanya oleh dua perusahaan yang mengusai 65 persen kuota impor GPS,” tuturnya.
Ia mengatakan, pemerintah juga menjaga agar jumlah importir GPS broiler tetap sebanyak 19 perusahaan, “Bila ada calon importir, haruslah merupakan pemain baru yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH),” kata Singgih.
Singgih pun meminta ketegasan pemerintah, agar pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan no. 07009/PK/230/F/10/2022 tentang Stabilisasi dan Keseimbangan Supply Demand
Ayam Ras Pedaging, supaya dijadikan sebagai pedoman, “Aturan ini juga dibakukan menjadi aturan pemerintah, di mana suplai didasarkan kebutuhan dengan mengatur Hatched Egg/Setting Hatching Record (HE/SHR). Dan ini terus dilakukan sehingga sifatnya tidak insidentil. Agar tercipta kesimbangan pasar dan tidak merugikan produsen live bird,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah juga mengawasi distribusi bibit ayam (DOC) agar merata ke seluruh wilayah Indonesia, “Bapanas, Kemendag, Kementan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian, kami harap segera bertindak untuk menyelamatkan peternak rakyat, yang bisnisnya berkaitan langsung dengan 13 juta tenaga kerja,” tegas Singgih.