HOME

Singgih Januratmoko, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah 5 bersama DPD Golkar Kabupaten Boyolali menghelat pertunjukan wayang orang berjudul Gatot Kaca Wisudo menampilkan Dalang Ki Joko Winarno. Acara berlangsung di halaman Kantor Golkar Boyolali pada Sabtu (12/11).

“Pertunjukan ini terselenggara berkat dukungan Pak Singgih Januratmoko, semoga beliau terpilih kembali di tahun 2024 menjadi wakil rakyat untuk kedua kalinya,” ujar Ketua DPD Golkar Boyolali. Ia mengatakan, acara perhelatan wayang tersebut dirangkaikan dengan bantuan sosial berupa minyak goreng kepada warga. Fuadi berharap, Golkar di wilayahnya mampu menambah kursi di DPRD Boyolali.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Golkar Singgih Januratmoko menyampaikan dalam sambutannya “mendukung DPD Golkar di wilayah soloraya agar semakin berkembang serta kursinya bertambah, dan terutama dapat memenangkan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI,” ungkap Singgih.

Singgih mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat Boyolali diharapkan dapat membantu masyarakat. Ia turut berbangga, roda ekonomi di Boyolali sudah berangsur pulih.

Menurutnya, ia telah menyampaikan amanah sebagai anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, “Solo Raya merupakan wilayah berbasis ekonomi kreatif, serta anak muda kreatif.  Kami akan terus  bekerja sama dengan perbankan BUMN untuk menyalurkan kredit usaha” pungkasnya.

“Rendahnya harga ayam potong di tingkat konsumen mengakibatkan peternak ayam UMKM gulung tikar, karena biaya yang diperlukan untuk produksi lebih tinggi dibanding harga pasar. Pemerintah perlu kembali turun tangan,” ujar Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko.
Singgih menyebut harga ayam hidup di Jawa Timur Rp13.500 per kg. Sementara Jawa Tengah Rp14.500 per kg, Jawa Barat Rp15.500 dan Banten serta Jabodetabek Rp15.000 per kg, “Penyebabnya karena over supply produksi bibit ayam atau DOC," ungkap Singgih.
Menurutnya, berdasarkan pengamatan PINSAR, kebutuhan dan produksi DOC per minggu pada bukan Oktober mencapai 69.966.236 ekor. Sementara kebutuhan mingguannya hanya 50 juta sampai 55 juta ekor. “Kami meminta pemerintah turun tangan mengendalikan dan menjaga kestabilan supply demand,” tegas Singgih.
PINSAR, menurut Singgih mengajukan usulan pembatasan impor Grand Parent Stock (GPS) broiler pada tahun 2023, agar tidak lebih dari 650.000 ekor, “Kebijakan ini sudah dilaksanakan pada 2022, persentase penetapan kuota Impor GPS broiler disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing perusahaan pembibit. Serta pembagiannya merata tidak didominasi hanya oleh dua perusahaan yang mengusai 65 persen kuota impor GPS,” tuturnya.
Ia mengatakan, pemerintah juga menjaga agar jumlah importir GPS broiler tetap sebanyak 19 perusahaan, “Bila ada calon importir, haruslah merupakan pemain baru yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH),” kata Singgih.
Singgih pun meminta ketegasan pemerintah, agar pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan no. 07009/PK/230/F/10/2022 tentang Stabilisasi dan Keseimbangan Supply Demand
Ayam Ras Pedaging, supaya dijadikan sebagai pedoman, “Aturan ini juga dibakukan menjadi aturan pemerintah, di mana suplai didasarkan kebutuhan dengan mengatur Hatched Egg/Setting Hatching Record (HE/SHR). Dan ini terus dilakukan sehingga sifatnya tidak insidentil. Agar tercipta kesimbangan pasar dan tidak merugikan produsen live bird,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah juga mengawasi distribusi bibit ayam (DOC) agar merata ke seluruh wilayah Indonesia, “Bapanas, Kemendag, Kementan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian, kami harap segera bertindak untuk menyelamatkan peternak rakyat, yang bisnisnya berkaitan langsung dengan 13 juta tenaga kerja,” tegas Singgih.

Diskusi Anggota DPR RI Singgih Januratmoko dengan Ketum DPP LDII KH Chriswanto Santoso,

sumber foto : LINES

Persoalan minyak goreng belum sepenuhnya selesai. Banyak keluarga di Indonesia mengeluhkan minyak goreng mahal dan langka. Hal itu menjadi perhatian DPP LDII dan politisi DPR, yang meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama.   Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi, “Tapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?,” Ungkapnya.

Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen, “Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi,” ujarnya. Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng.

Singgih meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan, “Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen,” kata Singgih.

Menurut Singgih, pengusaha pasti ingin laba besar. Apalagi harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, tentu ini menggiurkan pengusaha, “Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri,” ujarnya.

DUKUNGAN PENGAWASAN

“Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Jakarta (14/3).

Ia mengatakan bila produksi minyak goreng telah mencukupi, artinya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Agar, pasokan untuk dalam negeri tercukupi, “Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting, “Karena lama-kelamaan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar, memberanikan diri menyimpan yang sebenarnya juga sedikit. Tapi kalau masyarakat yang menyimpan jutaan tentu minyak goreng yang tersimpan juga otomatis jadi banyak,” ujar KH Chriswanto.

Ia berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik, “Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” katanya. Ia mengimbau masyarakat harus sabar dan pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.